Panduan Pengajuan Persetujuan Teknis Andalalin via SiAndalan Kemenhub

Pada 2026, Permenhub PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas masih tercatat berlaku pada JDIH Kementerian Perhubungan.

Apa Itu SiAndalan Kemenhub?

SiAndalan adalah sistem informasi yang digunakan untuk membantu proses pelayanan persetujuan Andalalin di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Dalam manual aplikasinya, SiAndalan menyediakan mekanisme pengajuan berdasarkan kategori bangkitan rendah, bangkitan sedang, dan bangkitan tinggi.

Sistem ini memungkinkan proses pengajuan, pengunggahan dokumen, verifikasi, perbaikan dokumen, hingga penerbitan dokumen secara elektronik.

Siapa yang Perlu Mengajukan Andalalin?

Andalalin diperlukan untuk kegiatan pembangunan atau usaha yang masuk dalam kriteria penyelenggaraan Andalalin sesuai ketentuan yang berlaku.

Contohnya antara lain:

pusat perbelanjaan;

perumahan;

hotel;

apartemen;

rumah sakit;

kawasan industri;

pergudangan;

perkantoran;

kampus dan fasilitas pendidikan;

terminal;

fasilitas transportasi;

serta kegiatan lain yang berpotensi menimbulkan bangkitan dan tarikan lalu lintas.

Namun, kewenangan penerbitan persetujuan tidak selalu berada di Kementerian Perhubungan. Hal tersebut perlu diperiksa berdasarkan lokasi kegiatan, fungsi/status jalan, dan kewenangan instansi terkait. Kemenhub sendiri mencatat adanya pembagian kewenangan persetujuan Andalalin, termasuk melalui BPTD.

Alur Pengajuan Andalalin melalui SiAndalan

Secara umum, proses pada SiAndalan dapat digambarkan sebagai berikut.

1. Registrasi dan Login

Pemohon atau penyusun masuk ke sistem SiAndalan dan melakukan proses login sesuai akun yang digunakan.

2. Membuat Pengajuan

Pemohon mengisi data pengajuan, termasuk informasi pemohon, nama proyek, lokasi kegiatan, dan data lainnya.

Manual SiAndalan menjelaskan bahwa pada tahap ini pengguna dapat memasukkan data pemohon, nama proyek, serta menentukan lokasi proyek melalui peta.

3. Upload Dokumen

Setelah data pengajuan diisi, dokumen pendukung diunggah ke dalam sistem.

Dokumen perlu dipersiapkan dengan baik karena kelengkapan dan kesesuaian data akan diperiksa oleh verifikator.

4. Verifikasi Dokumen

Petugas melakukan pemeriksaan terhadap data dan dokumen yang diajukan.

Hasil pemeriksaan dapat berupa:

DITERIMA → REVISI → DITOLAK

Apabila dokumen perlu diperbaiki, pemohon dapat melakukan revisi dan mengunggah kembali dokumen sesuai catatan verifikator.

5. Verifikasi dan Penilaian

Setelah dokumen dinyatakan lengkap, proses dilanjutkan ke tahapan penilaian sesuai kategori dan mekanisme yang berlaku.

Pada tahap ini, kualitas kajian Andalalin sangat penting karena data lalu lintas, analisis dampak, serta rekomendasi penanganan akan menjadi bagian yang diperiksa.

6. Pembayaran PNBP

Dalam alur aplikasi yang dijelaskan Kemenhub, proses dapat dilanjutkan dengan pembuatan kode billing dan pembayaran melalui integrasi SIMPONI, sesuai ketentuan yang berlaku.

Besaran PNBP bukan merupakan harga jasa konsultan dan harus mengikuti ketentuan resmi yang berlaku.

7. Penerbitan dan Pengesahan

Setelah proses evaluasi selesai, dilakukan penyusunan draft SK, proses persetujuan, dan penandatanganan elektronik.

Manual SiAndalan menjelaskan bahwa penandatanganan dilakukan secara elektronik melalui integrasi dengan sistem TTE/BRSE dan setelah selesai SK dapat diunduh oleh pemohon.

Dokumen Apa yang Perlu Disiapkan?

Sebelum melakukan pengajuan, sebaiknya pemohon menyiapkan data dan dokumen proyek terlebih dahulu, seperti:

identitas pemohon;

data perusahaan;

NIB dan legalitas usaha;

surat permohonan;

site plan;

data lokasi proyek;

luas dan kapasitas kegiatan;

data jaringan jalan;

data lalu lintas;

hasil survei lalu lintas;

dokumen kajian Andalalin;

serta dokumen pendukung lain sesuai jenis kegiatan dan kategori pengajuan.

Jangan terburu-buru melakukan upload sebelum dokumen diperiksa. Kesalahan data proyek, lokasi, kategori bangkitan, maupun dokumen teknis dapat menyebabkan proses harus diperbaiki.

Apakah Semua Andalalin Harus Lewat SiAndalan Kemenhub?

Tidak selalu.

Ini bagian yang sangat penting.

SiAndalan merupakan sistem pelayanan Andalalin di lingkungan Kementerian Perhubungan, tetapi kewenangan persetujuan Andalalin dapat berbeda berdasarkan lokasi dan karakteristik kegiatan.

Database Andalalin Kemenhub menunjukkan adanya persetujuan yang diterbitkan oleh berbagai unit, termasuk BPTD di sejumlah wilayah Indonesia.

Karena itu, sebelum mengajukan permohonan, sebaiknya dilakukan pengecekan kewenangan terlebih dahulu.

Kesalahan yang Sering Terjadi Saat Pengajuan

Beberapa masalah yang sering membuat proses pengajuan menjadi lebih lama antara lain:

❌ Salah menentukan kewenangan instansi

❌ Data proyek tidak sesuai dengan site plan

❌ Data lalu lintas kurang lengkap

❌ Dokumen hasil kajian belum sesuai kebutuhan

❌ Kategori bangkitan tidak tepat

❌ Data lokasi tidak jelas

❌ Dokumen administrasi belum lengkap

❌ Tidak menindaklanjuti catatan revisi dengan benar

Karena itu, persiapan sebelum melakukan pengajuan melalui SiAndalan sangat penting.

Jasa Pengurusan Andalalin via SiAndalan

Bagi perusahaan atau developer yang tidak ingin repot mengurus proses teknis dan administrasi sendiri, PT. Karya Gama Nusantara siap membantu kebutuhan konsultan dan pengurusan Andalalin.

Layanan dapat mencakup:

✅ Pemeriksaan kewenangan Andalalin

✅ Konsultasi kebutuhan dokumen

✅ Survei lalu lintas

✅ Penyusunan kajian Andalalin

✅ Persiapan dokumen pengajuan

✅ Pendampingan pengajuan melalui SiAndalan

✅ Pendampingan proses verifikasi

✅ Perbaikan/revisi dokumen

✅ Pendampingan sampai proses persetujuan sesuai kewenangan

Butuh Bantuan Pengajuan Andalalin?

Jangan sampai pengajuan terkendala hanya karena salah kewenangan, dokumen kurang lengkap, atau kajian belum sesuai persyaratan.

PT. Karya Gama Nusantara siap membantu proses penyusunan dan pengurusan Andalalin di berbagai wilayah Indonesia.